Banjir Longsor Sumatra, Apa Syarat dan Prosedur Status Bencana Nasional?
Pemerintah RI didesak untuk menetapkan status bencana nasional terkait bencana di Sumatra, bagaimana syarat dan prosedur penetapannya?
Pemerintah RI didesak untuk menetapkan status bencana nasional terkait bencana di Sumatra, bagaimana syarat dan prosedur penetapannya?
Para kiai sepuh Nahdlatul Ulama akan menggelar pertemuan untuk mendorong islah di internal PBNU. Forum ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang ada.
Kodam Iskandar Muda mengirim 1,5 ton bantuan logistik ke Langsa menggunakan helikopter, karena akses darat masih terputus pascabencana banjir dan longsor.
Seorang ASN jadi tersangka korupsi ZIS di BAZNAS Enrekang. Dalam kasus merugikan negara Rp16,6 miliar, empat pimpinan Baznas Enrekang sudah jadi tersangka.
KLH akan merevisi persetujuan lingkungan 8 perusahaan di DAS Batang Toru, Sumut, terkait banjir bandang. MenLH mengatakan penjelasan diminta dari perusahaan.
Saat rapat dengan Panja Reformasi Polri, pakar hukum dorong kepolisian dibenahi radikal. Ketua Komisi III DPR mendukung reformasi Polri secara kultural.
RUU Penyesuaian Pidana hampir disahkan setelah disetujui Komisi III DPR. RUU ini mengatur penyesuaian pidana dan penghapusan kurungan.
Wilayah Aceh Singkil mulai terima 100 ton bantuan logistik usai sempat terisolir, namun akses darat masih terputus.
Eks Bupati Langkat, Terbit Rencana, dan abangnya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena suap proyek senilai Rp61 miliar. Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU.
Kepala Basarnas, Mohammad Syafi’i menjelaskan perbedaan data korban banjir di Sumatra. Basarnas dan BNPB mencatat angka berbeda karena sumber yang berbeda pula.